Oleh: purworejopkm | 31 Agustus , 2008

Saatnya Surveilans Bangkit

Saat ini kegiatan surveilans epidemiologi di puskesmas hanya terbatas pada membuat laporan w2, stp, mengamati laporan kasus potensial KLB dan penyelidikan epidemiologi jika ada kasus.

Tidak ada analisa, rekomendasi dan desiminasi informasi. tidak ada kegiatan surveilans ( pengamatan terus – menerus ) terhadap kasus.

Di Pasuruan kota, kasus DHF juga menjadi masalah. Sebagai petugas surveilans tentu yang di bicarakan bukan tata laksana penderita. Melainkan bagaimana mencegah penularanya sebelum terjadi kasus yang lebih banyak.

Penanganan dengan fogging dan menganjurkan PSN seakan bukan senjata ampuh untuk mengusir penyakit DHF. Penyakit DHF pun semakin sulit di kendalikan. Sehingga ada sebagian masyarakat yang berbalik mencurigai puskemas tidak serius mananggulangi DHF.Memang kegiatan penanggulangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar kegiatan surveilans epidemiologi.

Kegiatan yang semestinya dilakukan jika terjadi kasus DHF.

  1. melakukan penyelidikan epidemiologi. Jika penderita ada mobilisasi kegiatan (misal kesekolah, mengaji, bermain, kerumah keluarga lain ) maka PE dilakukan pada semua tempat yang di kunjungi selama masa inkubasi penyakit.

  2. Melakukan analisa faktor resiko dari hasil PE. Kesimpulan dan rekomendasi penanggulangan secara tertulis di sampaikan ke masyarakat tempat kejadian ( ketua RT / RW setempat tembusan ke kepala desa). misalnya PSN atau fogging. Dengan tertulis ini mempunyai kegunaan :

  • sebagai bukti kerja petugas surveilans .
  • sebagai bukti jika ada komplain, sedang masyarakat tidak melaksanakan rekomendasi dan terjadi kasus lagi.
  • sebagai sarana komunikasi otentik dengan lintas sektor. sehingga sektor terkait bisa merasa di ajak kerjasama, dan ikut membantu tanpa mersa dilangkahi kewenanganya.
  • memberi informasi kepada masyarakat tempat kejadian mengenai sejauh mana kemungkinan kasus bisa berulang dengan melihat faktor resikonya. sehingga masyarakat menyadari sendiri dan ikut aktif untuk mencegahnya.
  • untuk akreditasi.

3.Melakukan pengamatan lagi setelah dilakukan tindakan untuk memantau keberhasilan tindakan. Misalnya apakah setelah di fogging nyamuknya sudah habis atau masih. Jika masih ada tentu perlu dicari penyebabnya dan buat lagi rekomendasi pemecahannya. Yang melaksanakan rekomendasi tentu tidak harus petugas kesehatan. Pengamatan di lakukan sampai 2 kali masa inkubasi.

Semoga kegiatan diatas mampu memberantas DHF. Sehingga kegiatan surveilans tidak lagi dipandang sebagai kegiatan melapor saja. akhirnya surveilans epidemiologi akan dianggap perlu dan penting.

About these ads

Responses

  1. Waduh salam hormat buat bos Andung, aku baru kali pertama baca ini, aku tersenyum and salut pada pean, sebenarnya SE itu luas sekali, dalam lingkup kecil memang seperti yang kita kerjakan secara rutin. misal aku pernah analisa kasus DHF/DBD tahun 2006 – 2008 ternyata trend kasus tertinggi mulai pada bulan Januari dan mulai menurun pada akhir April atau awal Mei kenapa demikian, ini pernah aku sampaikan pada kabid p2p-kl dan kasi pemberantasan, memang benar katanya. Artinya TL harus dilakukan sebelum musim penularan dengan PSN misalnya dan pada bulan Mei hingga Desember juga secara rutin harus dilakukan oleh masyarakat, tetapi bagaimana realitanya ? Aku yakin dan seyakinnya kalau masyarakat mau bersama sama melakukan PSN tak perlulah banyak kasus DBD di wilayah kita, Setuju enggak ? Paling murah biayanya dan paling mudah pelaksanaanya, Tapi ….. lagi lagi masyarakat minta Foging, syah -syah saja tapi itu tak menyelesaikan masalah, hanya nyamuk yang udah dewasa aja yang mati, gimana anak turunnya yang berupa uget – uget, lihat aja gak sampai 12 hari udah pinter gigit orang lagi. sekian dulu ya bos nanti tak sambung lagi

    • oke bos . masyarakat memang saat ini minta yang instant. simple. itu adalah tantangan kita juga. karena saat ini masyarakat semakin banyak aktivitasnya. sehingga kadang sampai di rumah hanya malam hari. untuk itu perlu inovasi PSN. apa membikin pekerja PSN YANG DI BAYAR. karena kalau mengandalkan kerja bakti, tidak bisa rutin. hanya saat tertentu. bagaimana bos ?

  2. Halo bos, nih aku pingin ikut nimbrung yang ke dua, boleh ya ? ya terkait Kegiatan SE dengan DBD / DHF.
    Ya pean juga betul , sepertinya kegiatan se belum maksimal, tapi sebenarnya yang mananya dulu. menurut pengamatanku kayaknya lho dulu seperti ada koordinasi antara petugas SE dengan pemberantasan, hanya saja mungkin belum berjalan seperti yang diharapkan kali. Begini bos, Setiap ada kasus atau laporan kasus DBD mesti kok ditindaklanjuti dengan PE, berbekal format, petugas ini akan kelokasi terjadinya kasus, mereka memeriksa bakpenampung air, ada gak jentiknya, ada gak penderita demam yang tak jelas disekitar rumah kasus, kalo itu memang memenuhi unsur penujang adanya penderita tentu akan dikros chek dengan data dari RS dimana penderita dirawat, kalau hasil Lab dan Dokter RS menyatakan DBD ya tentu akan di TL dengan FOGing. Masalahnya BOS yang melaksanakan itu biasanya petugas pemberantasan, nah disini tampaknya belum terjalin jaring komunikasi yang baik sehingga seakan akan ada yang putus terkait kegiatan SE, ya gak ?, kalo itu juga dilakukan oleh pet SE, apa pean gak melayani pasien ? jadi perlu kerja sama dan saling komunikasi. Tapi memang tugas seorang SE utamanya adalah PULTA, OLTA, ANALISA DATA, REKOMENDASI SERTA FEED BACK ATAU SEBAR DATA terkait penyakit menular dan potensial KLB SELAIN TUGAS KUSUS TERKAIT BENCANA, ITU DULU BOS, mau tak kirimi contoh – contoh hasil kegiatan se aku belum tau caranya mindah dari power point ke blog ini. trim

  3. iya ya, merespon uneg – unak sampean tertanggal 26 maret, 2009. kita memang sangat direpotkan oleh penyakit berbasis lingkungan ini, kalau membayar petugas psn ? wah berapa ya biayanya, coba itung, di kota Pasuruan ada 34 kelurahan, berapa yang endemis DBD, trus yang endemis ada berapa RW, ada berapa RT, dilakukan berapa minggu sekali, sekali kegiatan berapa orang, danm berapa unit costnya, wah berat tuh, anggaran pemerintah bisa abis dah. memang ya harus kesadaran dari masing 2 warga kalo gak pingin kena DBD

  4. salam hormat bos,saya dari dinkes kab solok selatan sumbar..saya pengelola prog surveillans,saya benar merasa kurang ilmu dlm pembinaan bagi tenaga surveilans di puskesmas namun saat ini saya berusaha untuk menganjurkn kpd petugas pengelola surveilans agar dpt melporkn mingguanya dan terus meminta kpd petugas puskesmas utk bertindak PE dan diteruskan dgn membuat kronologis kejadian serta memberikan rekomendasi tindak lanjut jk trdpt kasus berpotensial KLB..saya ingin meminta apa ada situs diskusi tentang surveillan trims

    • salam buat p yeffri. saya punya temen waktu PAEL dari pesisir selatan. tapi namanya sudah lupa. web surveilans yang ter baru mungkin punya WHO. idnonesia belum

  5. ma kasih ya infonya, ini sangat membantu sekali buat saya, sebagai petugas surveilans yang baru di tingkat puskesmas….


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: